Tuntut Keadilan PAW, Tim Pemenang Irman Geruduk Kantor DPRD, KPU dan DPD Golkar Morowali
Metromilenial online.com, MOROWALI – Tim pemenangan dan relawan Irman (akrab disapa Ir), mendatangi tiga lembaga penting di Kabupaten Morowali,Sulawesi Tengah yakni Kantor DPRD Morowali, Kantor KPU Morowali, dan Kantor DPD Partai Golkar Morowali, Senin (3/8/2026).
Kedatangan mereka membawa satu tuntutan tegas: penegakan keadilan dan kepatuhan terhadap aturan hukum terkait mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota dewan.
Aksi ini dipicu oleh kekosongan kursi anggota DPRD yang ditinggalkan almarhum Sadak, yang sebelumnya menjabat sebagai anggota dewan. Berdasarkan data perolehan suara, Irman menempati urutan ketiga terbanyak, tepat di bawah almarhum Sadak, dan di atas nama Suparti Halilu yang berada di urutan keempat. Sesuai ketentuan UU Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 426, pengganti anggota dewan yang meninggal dunia wajib diisi oleh calon dengan perolehan suara terbanyak berikutnya dari partai dan daerah pemilihan yang sama. Artinya, secara aturan Irman lah yang memiliki hak sah untuk dilantik menggantikan almarhum.
Namun kenyataan di lapangan dinilai berbanding terbalik. Ketua DPD Partai Golkar Morowali yang juga menjabat sebagai Bupati Morowali, Iksan, justru mengajukan nama Suparti Halilu—pemilik suara urutan keempat—sebagai calon PAW. Langkah ini memicu kecurigaan kuat adanya nepotisme, lantaran Suparti diduga masih memiliki hubungan keluarga dengan Iksan sebagai paman dan keponakan.
“Kami datang menuntut keadilan di republik ini ditegakkan seadil-adilnya dan sejujur-jujurnya. Saudara Irman secara sah memperoleh suara terbanyak ketiga, dan seharusnya menggantikan almarhum sesuai aturan UU No 7 Tahun 2017 Pasal 426. Namun yang diusulkan justru yang keempat, hanya karena hubungan keluarga. Ke mana lagi hak rakyat yang sudah memilih wakil mereka harus dibawa?” tegas koordinator aksi di hadapan awak media.
Mereka menilai tindakan tersebut merupakan pengkhianatan terhadap amanat rakyat sekaligus bukti lemahnya tanggung jawab penyelenggara partai dan pemangku kebijakan. “Apakah negeri ini nantinya dipimpin oleh orang-orang yang tidak punya amanah? Aturan dibuat untuk ditaati, bukan dimanipulasi demi kepentingan kerabat semata,” tambahnya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari pihak DPRD, KPU maupun DPD Golkar Morowali terkait tuntutan massa. Tim pemenangan Irman berjanji akan terus mengawal proses ini hingga keadilan dan ketentuan peraturan perundang-undangan ditegakkan. (Sukirman/*)
Tidak ada komentar