Pengunjuk rasa Aliansi PPPK 2023 mempertanyakan nasib mereka dihadapan bupati dan wakil bupati.
Metromilenialonline.com, Enrekang –
Bupati, Wakil Bupati, Kapolres dan Dandim 1419 Enrekang menemui ratusan pengunjuk rasa yang sudah berdiri di depan Rumah Jabatan Bupati Enrekang sejak pagi.
Kehadiran Bupati dan Wakil Bupati ditengah-tengah para pengunjuk rasa disambut riuh tepuk tangan dan rasa haru karena mereka akhirnya dapat bertemu dan berdialog mengeluarkan seluruh kegelisahan mereka selama ini. Aksi damai para Nakes dan Guru ini berlangsung di jalan Poros Enrekang -Toraja, depan Rujab Bupati Enrekang, Selasa (17/6/25) dengan pengamanan yang ketat dari Kepolisian dan Satpol PP.
Satu yang mereka harapkan, setidaknya Bupati dan Wakil Bupati dapat memberikan jawaban pasti mengenai nasib mereka yang tidak lagi di perpanjang SKnya tahun ini. Perlu diketahui sebanyak 589 PPPK tahun 2023 tak lagi menerima gaji setelah SK mereka yang hanya berlaku satu tahun itu tidak di perpanjang lagi.
Jamil Koordinator Lapangan mengatakan meski mereka tak lagi di gaji selama empat bulan, namun mereka sebagai tenaga kesehatan dan tenaga pengajar masih terus menjalankan tugasnya melayani dan mengajar disekolah. Bahkan saat ingin berobat pun BPJS kesehatan mereka tak lagi bisa digunakan.
“Kami berkumpul disini hanya ingin mengetahui nasib kami, perpanjangan kontrak kami Pak, agar kami bisa menjalankan tugas kami dengan tenang dan keluarga kami juga bisa kembali tidur dengan nyenyak ungap jamil
Para pengunjuk rasa pun tak dapat membendung air matanya. Mereka memikirkan nasib keluarganya jika ternyata kontrak mereka tak lagi diperpanjang.Mereka sangat bergantung pada keputusan Bupati mengenai nasib mereka saat ini.
Kehadiran Bupati H. Muh. Yusuf Ritangnga memberikan ketenangan. Bupati mengatakan dirinya bersama Wakil Bupati tak pernah berhenti berjuang dan memikirkan nasib para PPPK yang saat ini masih belum jelas perpanjangan kontraknya.
” Bupati tidak pernah tidur tenang. Mungkin saudara-saudara ku berpikir saya itu didalam tenang, sementara kalian susah. Mungkin saudara-saudara ku berpikir kami tidak perjuangkan. Segala upaya sudah kami lakukan dan dalam waktu dekat Insyaallah akan ada solusinya.”. Ujar Bupati.
Point penting yang disampaikan Bupati dan Wakil Bupati adalah, H. Muh. Yusuf Ritangnga tak akan menandatangani SK PPPK jika masih ada masalah didalamnya terkait temuan ratusan SK palsu PPPK tahun 2023. Bupati dan Wakil Bupati tak mau mengambil resiko yang pada akhirnya akan berujung pada masalah hukum.
Untuk itu Bupati dan Wakil Bupati meminta kerjasama yang baik dengan Aliansi PPPK 2023 agar proaktif memberikan informasi terkait SK palsu yang saat ini tengah di telusuri oleh Inspektorat khusus untuk PPPK tahun 2023.
Bupati tegaskan tidak akan ada perpanjangan kontrak selama polemik SK bodong masih ada dan selama evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat belum tuntas, dia tak ingin terjebak masalah hukum karena dianggap melakukan pelanggaran. Pemerintahan Yusuf Ritangnga dan Andi Tenri Liwang La Tinro tak ingin di kotori oleh perbuatan yang melanggar hukum dan akan membawa Pemerintahannya di hujat.
Ditempat yang sama Inspektur Daerah Kabupaten Enrekang Asrul Lode didepan para pengunjuk rasa mengatakan saat ini sekitar 100 orang PPPK tahun 2023 disinyalir mengantongi SK palsu dan seiring berjalannya evaluasi jumlah itu kemungkinan masih terus bertambah. Untuk itu Asrul Lode meminta kesabaran para pengunjuk rasa agar kerja Inspektorat bisa segera tuntas dalam waktu dekat. (Aspan/*).
Pos terkait
Latest Post
Tidak ada komentar