Ketua IKA IPM/ IRM Sidrap Sebut Ulama Sosok Tepat Pimpin PD Muhammadiyah Sidrap

banner 728x250
Bagikan..

Metromilenial online.com, SIDRAP–Silaturrahmi Daerah (Silatda) dan Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM) dan Ikatan Remaja Muhammadiyah (IRM) yang dilaksanakan dua hari sebelum Musyda Muhammadiyah dan Aisyiyah Kabupaten Sidrap, salah satu tujuannya untuk merumuskan rekomendasi calon ketua Muhammadiyah.

Hal itu disampaikan Ketua IKA IPM/IRM Sidrap Abd Muin Hafied, saat dikonfirmasi Selasa (16/5/2023) sore. Silatda dan Rakerda akan dilaksnakan pada Rabu (17/5/2023) di Aula Perpustakaan ITKesMU, jalan Syarief Alqadri no 11, Pangkajene, Sidrap.

“Berdasarkan hasil kesepakatan
Silatda dan Rakerda dilaksanakan dua hari sebelum dan tidak bertepatan dengan pelaksanaan
Musyda,” katanya.

Kenapa dilakukan Silatda dan Rakerda lanjutnya, pertama sebagai tanggung jawab IPM/IRM sebagai salah satu Ortom Muhammadiyah yang ingin memilih pimpinan Muhammadiyah yang betul-betul
mampu mengayomi semua warga Muhammadiyah, tidak hanya internal, namun juga mampu menjadi sosok figur sebagai tokoh di masyarakat dan tokoh ulama di kabupaten Sidrap.

Sehingga, kata dia sangat dibutuhkan kedepannya ketua Muhammadiyah bisa diambil dari figur keulamaannya.

“Kenapa, ya banyak hal, karena Muhammadiyah sendiri sudah jelas merupakan organisasi keagamaan, organisasi Islam terbesar di Indonesia bersama NU,” katanya.

Sehingga menurutnya sangatlah pantas jika ketua Muhammadiyah nya dari ulama, agar dapat memberikan pencerahan, masukan dan segala macam hal baik kepada masyarakat dan pemerintah.

Namun demikian, tambahnya dari 13 formatur atau unsur pimpinan tidak semua harus dari kalangan ulama, bisa dari berbagai profesi, baik akademisi ataupun birokrat, pengusaha dan lain-lain.

“Tentu yang memenuhi syarat yang telah di atur, seperti pernah menjadi pengurus Muhammadiyah disemua tingkatan,” ungkapnya.

Dikatakannya, melalui Silatda dan Rakerda tersebut mengundang para alumni untuk memberi masukan rekomendasi yang nantinya akan di bawa di Musyda.

Rekomendasi tersebut terkait kriteria calon, sosok pribadi calon, muncul pula soal rangkap jabatan.

“Kalau berdasar Ad/Art pimpinan pusat Muhammadiyah bahwa tidak boleh pimpinan daerah itu rangkap jabatan termasuk rangkap jabatan di internal AUM,” katanya.

Abd Muin Hafied mencontohkan seperti Rektor yang masuk dalam amal usaha Muhammadiyah, baginya tidak perlu lagi harus menjadi ketua Muhammadiyah.

“Kalau dia Rektor kemudian juga ketua Muhammadiyah bagaimana nantinya, bisa berpotensi membuat organisasi tidak harmonis,” ucapnya.

Namun disisi lain, rangkap jabatan lazim terjadi di Indonesia, banyak pimpinan sebuah lembaga rangkap jabatan, catatannya bila mana dibutuhkan, baik pandangan serta kemampuan untuk memberi kontribusi kepada perserikatan.

“Sementara kalau pandangan saya untuk rektor itu berarti harus ada pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan Muhammadiyah, karena sudah masuk dalam amal usaha Muhammadiyah. Sehingga wajib baginya untuk memberi kontribusi tanpa harus menjadi unsur pimpinan di perserikatan,” katanya.

Berbeda misalnya dengan dirinya yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD.

“Di kota Bekasi sendiri saya dua kali jadi pimpinan daerah Muhammadiyah yakni bendahara, saya masuk untuk memberi kontribusi terhadap kemajuan Muhammadiyah, salah satunya dengan membantu pemenuhan insfratruktur di Muhammadiyah seperti pembangunan kantor dan lain sebagainya yang dibutuhkan,” tutupnya.(Bahri/*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *